Kamis, 18 Oktober 2007

Sekali Merdeka, Tetap Tidak Merdeka!

Oleh: Abdullah

Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI setiap tahun yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan ritualitas yang tidak bermanfaat bagi bangsa/negara dan masyarakat indonesia. Peringatan hari kemerdekaan tersebut merupakan seremonial belaka yang seolah-olah bangsa indonesia membangun image kepada rakyat indonesia sudah merdeka sebagai mana yang tercantum dalam UUD 1945. berbagai persoalan yang melanda negeri ini akibat tidak lepas pengaruh skenario global dalam menjajah secara halus bangsa indonesia baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik. Kita tidak menemukan kearifan bangsa indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam menghadapi dinamika dan tantangan zaman diera modernisasi.

Sementara aparatus negara kita tidak sadar akan keberadaan negara dibawah cengkraman kapitalisme neo-liberal. Sementara pemerintah kita hanya bisa mengumandangkan kata slogan kemerdekaan setiap tahun!. Tetapi esensi dari kemerdekaan belum kita memahami secara mendalam apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Tetapi kita tidak sadar apa yang dilaksanakan oleh mereka setiap tahun itu tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa indonesia sebagai bangsa merdeka. hanya sekedar menjalankan rutinitas seremonial belaka dalam mengingat kembali masa lalu bangsa indonesia dengan kegiatan yang bersifat hura-hura.


Kata kemerdekaan menjadi kata yang tidak bermakna bagi bangsa dan masyarakat indonesia. Semakin hari kondisi bangsa indonesia semakin terpuruk, berbagai macam problem yang muncul dalam realitas sosial masyarakat kita tidak mampu dijawab oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pengangguran. semestinya pemerintah harus menafsirkan dan merefitalisasi kembali kata kemerdekaan bangsa indonesia dimasa akan datang menjadi bangsa yang jujur dan bermartabat. Disisi lain mentalitas dan karakter bangsa indonesia masih menampakkan karakter yang menindas dan merugikan kepentingan orang banyak seperti tumbuh suburnya KKN dalam sistem pemerintahan. Kondisi bangsa indonesia mengalami stagnasi ditengah hantaman arus modernisasi, dan liberalisasi zaman. Menurut Yudi Latif dimasa akan datang bangsa indonesia ada kekhawatiran/kecenderungan terancam disintegrasi NKRI. Sebab wawasan kebangsaan masyarakat indonesia semakin pudar akibat persoalan bangsa/negara semakin terpuruk akan mengabaikan kepedulian dan kepentingan rakyat. seperti kasus Timur-Timur lepas dari NKRI akibat lemahnya wawasan kebangsaan masayarakat, lemahnya diplomati politik internasional dan kuatnya intervensi asing dalam mengancam kestabilan wilayah NKRI.

Sekarang muncul lagi Maluku selatan, Aceh, Papua meneriakkan wacana disintegrasi dari NKRI, kalau sudah begitu tidak menutup kemungkinan daerah lain juga punya potensi akan melakukan hal yang sama seperti mereka. selama ini dominannya peran pemerintah pusat dalam mengatur sumber daya alam daerah, sementara daerah mereka mendapatkan hasil kekayaan alamnya sedikit dan cenderung dimarginalkan. Era reformasi melahirkan otonomi daerah juga tidak membawakan hasil yang signifikan bagi kemajuan daerah. Yang justru melahirkan kecenderungan primodialisme dan fanatisme kedaerahan.

Perubahan paradigma kebijakan dari sentralisasi ke desentralisasi hanya secara prosedural formal tetapi secara praktiknya justru memunculkan kekuatan-kekuatan baru ditingkat daerah. Arus perubahan pun ditingkat daerah selalu dihambat oleh kekuatan-kekuatan yang dominan, sehingga kekuatan minoritas diganjal dan tidak mendapatkan akses dalam pemerataaan pembangunan baik fisik maupun non fisik.Negara cenderung menerapkan politik dominasi dan hegemoni dalam menundukkan masyarakat sipil. Seolah-olah pemerintah mengklaim diri memiliki otoritas yang besar dalam mengatur kebijakan negara dan masyarakat sipil selalu dimarginalkan oleh kebijakan negara dalam hal ini pemerintah. state dan sipil society diindonesia selalu menempatkan posisi yang berbeda dalam kerangka negara. Ada pendikotomian pemerintah dalam memandang sipil, yang seolah-olah masyarakat sipil lepas dari kerangka masyarakat negara. Menurut Anthoni Gramscy masyarakat negara dan masyarakat sipil tidak ada perbedaan tetapi penempatan posisi saja yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil melakukan pembangkangan terhadap negara yang selama ini mendominasi dalam mengambil peran-peran masyarakat.

Negara mengalami pelemahan akibat negara tidak mampu menjawab persolan-persoalan sosial kemasyarakatan. Disisi lain kuatnya pengaruh neoliberalisme dalam mengintervensi peran negara. Akhirnya negara mengalami ketergantungan besar terhadap negara-negara maju. Akibat ketergantungan tersebut negara tidak memiliki kekuatan untuk melawan kapitalisme neo-liberal. Dan akhirnya aset-aset negara untuk kebutuhan masyarakat di privatisasi, liberalisasi pasar, dan deregulasi kebijakan sesuai dengan pesanan dari negara-negara pendonor. Semestinya kita bisa belajar dari sejarah masa lalu bangsa indonesia dimana pada saat itu dijajah oleh kolonialisme belanda ratusan tahun, hampir semua kekayaan alam indonesia dikuasai oleh belanda. Begitu pahitnya kehidupan para nenek moyang kita untuk memperjuangkan negara indonesia dari cengkraman kolonialisme belanda. Sadar atau tidak kita masih dijajah kehidupan kita hari ini baik dari segi ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain-lain sebagainya. Sementara kita hanya bisa berteriak tentang kemerdekaan bangsa indonesia.

Karakter bangsa yang merdeka tidak ditemukan dalam negara indonesia, ada sesuatu yang hilang dari bangsa kita hari ini belum kita temukan. inilah ciri fenomena bangsa yang belum merdeka dari keterkungkungan bangsa-bangsa lain. Semestinya kita sedih melihat perjalanan bangsa indonesia dari hari kehari semakin merosot auranya. Ketika kita melihat masyarakat indonesia dari sabang sampai merauke selalu akan muncul pertanyaan kita tentang kepedulian negara dalam menjawab fenomena kemiskinan, kelaparan yang melanda masyarakat indonesia. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami hal seperti itu. sementara mereka juga manusia membutuhkan bantuan dalam menyelamatkan kehidupan. Kelaparan dan kemiskinan bukan karena takdir dari Tuhan yang maha esa, tapi ada kondisi sosial yang membuat mereka akan mengalami hal seperti itu. Kalau negara tidak memiliki formasi sosial yang jelas maka otomatis akan terjadi kesenjangan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang dialami masyarakat indonesia.

Sementara silih bergantinya kepemimpinan tidak di iringi dengan suasana perubahan wajah bangsa indonesia. Yang berubah hanyalah orang-orangnya tetapi karakter dari sebuah bangsa tidak akan berubah ketika kita tidak melakukan pemotongan karakter dan mentalitas bangsa yang korup. Saya tidak yakin dengan perubahan diindonesia kalau model dan sistem kenegaraan kita masih menganut sistem peninggalan orde baru. Sejalan dengan derasnya arus reformasi yang ditandai runtuhnya kekuasaan rezim orde baru pada tanggal 21 ei 1998. menadakan kuatnya pengaruh rezim soeharto dalam membentuk karakter bangsa indonesia. Agenda reformasi gagal dalamb menuntaskan watak-watak orde baru dalam sistem pemerintahan. Kilas balik sejarah reformasi pada tahun 1998 menandakan kemenangan bagi kaum muda dalam mengawal indonesia di era transisi kepemimpinan. Kuatnya arus titik balik dari reformasi justru membuka peluang bagi kekuatan lama dalam mendominasi sistem pemerintahan indonesia.
Yang justru sekarang ada kemungkinan besar ORBAISME tumbuh subur dinegara indonesia, walaupun soeharto tidak memegang tampuk kekuasaan.

Kondisi bangsa mengalami kekacauan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kondisi sosial, ekonomi, budaya, politk pun masih menandakan model yang dianut oleh sistem pemerintah orde baru, walaupun kita sudah menumbangkan rezim otoriter tersebut. Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan masih didominasi oleh orang-orang lamu walaupun mereka memakai baju yang baru bernama reformasi. Situasi politik pun tidak ada perubahan dalam tubuh partai politik. Partai politik selalu memproduksi hasrat dan libido politik kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kepentingan institusi kepartaian. Sehingga segregasi partai politik sebagai perpanjangan dari rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam pemeintahan mandul. Karena partai lahir bukan atas dasar kepentingan orang banyak, tetapi dia hadir sebagai wadah dalam mencari popularitas dan kekuasaan. Fenomena yang terjadi di lembaga legislatif kita sangat di pengaruhi oleh situasi politik kepentingan. Itu tergantung dari partai mana yang dominan dalam mempengaruhi Pergolakan situasi politik. Apakah itu partai islam atau non partai islam kenyataannya hampir sama yang justru menipu rakyat dengan memakai baju agama. Kita melihat kenyataan tidak sedikitpun partai politik yang berlabelkan islam, akan tetapi simbol tersebut tidak dinampakkan sebagai mana ajaran agama Islam.

Kemenangan AS dengan Demokrasi Liberal
Sebagaimana teorinya Francis Fukuyama dalam bukunya The End Of History And The Last Man. Runtuhnya Unisoviet Menandakan kemenangan kapitalisme dengan demokrasi liberal dalam menentukan percaturan politik didunia. Seolah-olah amerikalah sebagai negara representasi dunia yang menerapkan demokrasi dalam pemerintahan. Keberpihakan pemikiran Francis Fukuyama dalam bukunya tersebut tidak lepas dari politik representasi AS dalam mendominasi negara dunia ketiga. Katankalah negara indonesia adalah salah satu contoh negara yang tidak lepas dari kendali AS dalam menentukan kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk sistem yang diterapkan indonesia adalah sistem demokrasi prosedural. Seolah-olah pemerintah mengatakan negara indonesia sudah maju, karena indonesia sudah menerapkan demokrasi. seperti pemilihan langsung Presiden dan Wakil presiden tahun 2004 sebagai indikator atau tolak ukur dari keberhasilan demokrasi.

Pemilu langsung tahun 2004 adalah sebuah bentuk manipulasi dari demokrasi prosedural dalam mendapatkan kursi kekuasaan. itu hanya merupakan bentuk pesta pora dan tawar menawar dalam merebut kursi kekuasaan. Hasil dari pemilu langsung tahun 2004 tidak membawakan hasil yang signifikan bagi proses pembelajaran masyarakat. walaupun disudah dilegitimasi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya adalah benarkah negara indonesia sudah menerapkan demokrasi dan model demokrasi seperti apakah yang diterapkan. Kalau dirunut dari sejarah berdirinya bangsa indonesia, maka akan muncul pertanyaan yang mendasar apakah selama ini peranan bangsa indonesia dalam mensejahterakan rakyat.

Abdullah. Anggota Badan Pekerja INTRAS Sulawesi. Peneliti kesehatan masyarakat.